Gresik (duptr.gresikkab.go.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026 yang digelar di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Pemkab Gresik, Selasa (13/1/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gresik, dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.H.P., dan diikuti oleh Sekretaris Daerah serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), khususnya Bidang Bina Marga.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, pembangunan infrastruktur jalan akan difokuskan pada empat kecamatan di wilayah selatan Gresik, yakni Balongpanggang, Benjeng, Kedamean, dan Wringinanom. Prioritas tersebut mencakup peningkatan Jalan Kabupaten maupun Jalan Poros Desa (JPD).
“Pokoknya persoalan jalan di empat kecamatan ini harus segera dibereskan, baik itu jalan kabupaten atau JPD. Nanti di tahun 2027 kita geser ke kecamatan lainnya,” tegas Wakil Bupati.
Selain penentuan wilayah prioritas, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kesiapan anggaran serta percepatan proses pengadaan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target. (BM/Udin)
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memaparkan rencana program kerja bidang jalan untuk tahun 2026. Khusus di empat kecamatan wilayah selatan, DPUTR menyiapkan sebanyak 25 paket pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi rigid atau beton. Paket tersebut terdiri atas lima paket peningkatan ruas Jalan Kabupaten dan 20 paket pada ruas Jalan Poros Desa.
Selain itu, DPUTR juga merencanakan tujuh paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah lain, termasuk perbaikan dermaga apung serta pembangunan jembatan yang putus di Pulau Bawean.
Kepala DPUTR Gresik, Dhiannita Tri Astuti, ST, M.MT, menjelaskan bahwa seluruh program kerja tersebut telah disusun berdasarkan telaah kebutuhan teknis serta perhitungan kebutuhan anggaran. Ia berharap adanya sinergi antar-OPD dapat membuat pembangunan infrastruktur jalan lebih terarah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Semoga apa yang sudah kita susun, kita bahas bersama dengan arahan Pak Wabup ini segera ada lampu hijau pergeseran anggaran. Segera kami lakukan survei detail perencanaan dan menyiapkan dokumen lelangnya,” pungkas Dhiannita. (BM/Udin)